otonomi khusus papua. Otonomi Khusus Papua Keinginan politik (political will) Pemerintah Indonesia untuk menangani Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999,7 yang ditandai dengan pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebudayaan orang Papua dan. otonomi khusus papua

UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7/2021). Anggaran tersebut berbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Otonomi Khusus / 21 August 2023 19:05 Wib Pemprov Papua raih penghargaan pengembangan kompetensi dari BKN. UU No. TUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C DI SUSUN OLEH : ANUNG RAZAINI F. Lembaran Negara itu diterbitkan tepat lima hari setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001, pada Paripurna DPR RI ke-23, masa persidangan V tahun sidang 2020. Semua pihak tidak boleh lupa, bahwa Otonomi khusus Papua adalah kebijakan afirmatif yang diberikan negara. Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. 33,683 Triliyun (dana otonomi khusus) dan 4,799 Triliyun (dana tambahan infrastruktur). Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Pemekaran daerah juga dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan birokrasi dan memenuhi tuntutan daerah. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, disusun berdasarkan fakta selama ini telah terbentang jurang yang sangat lebar antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam pembangunan sosial-ekonomi. 6. 1. "Keledai sekalipun tidak mau. PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TAHUN 2002-2013. Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UU No. 2021, Policy Paper. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik. MRP mempunyai wewenang khusus yang diamanatkan oleh UU No. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Angka. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. ( E. Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota di wilayah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA 5 Sebelum reformasi, kawasan yang berupa bagian barat dari Pulau Papua –karena sebelah timur adalah Negara Papua New Guinea—bernama Irian Jaya, sebuah nama yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah kawasan ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1 Mei 1962, melalui. Papua Barat. Rabu, 9 September 2020 | 02:33 WIB. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait kegiatan usaha, investasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik di Indonesia. Di akhir rapat, Panitia Khusus Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan legislasi tersebut hingga rencana pengambilan keputusan mengenai draf RUU di rapat paripurna pada 15 Juli 2021. Papua Barat. 6. Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3. 2. Otsus, katanya ketika berkunjung ke Timika, Papua, Kamis (23/7/2020) pekan lalu, "sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua. Lambang-lambang 79 Menakar Papua. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan Papua Diberikan Otonomi Khusus Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. TRIBUN-PAPUA. "Kalau saya lihat. 06 Oktober 2023. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. II No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. Jakarta, IDN Times - Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang lahir sejak 2001 nampaknya tak menyelesaikan akar permasalahan di Papua. Guna. Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik dari segi politik ekonomi, budaya, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Problem implementasi Otsus sangat kompleks, tidak hanya menyangkut persoalan pasal-pasalnya tetapi juga proses. nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. Berdasarkan data Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), empat akar masalah itu adalah kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan. Dampak positif. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. go. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diterbitkan dan mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2002, segenap Bangsa Indonesia berharap dapat. Kebijakan Otonomi Khusus di Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus Papua dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sepakat melanjutkan pemberian dana otonomi khusus (Otsus) ke Papua selama 20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pemekaran merupakan bagian dari amanat UU tentang Otonomi Khusus Papua. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaandipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Selanjutnya Perppu No. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA I. LATAR BALAKANG Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. Keputusan pengesahan diambil dalam rapat paripurna Kamis (15/7/2021). A. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. JAKARTA, KOMPAS. Dari sisi pengawasan dana otonomi khusus masih ditemukan sejumlah kendala proses komunikasi yang kurang; lemahnya koordinasi pusat, daerah dan masyarakat serta lemahnya instrument hukum. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25 persen dari. Otonomi Khusus Papua ini memang banyak mengandung pro dan kontra dari daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan dari pihak intern. Dasar mengenai pembentukan daerah khusus diatur dalam Pasal 18 B perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu:Dana Otonomi Khusus di atas berdasarkan UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebanyak enam perwakilan dari setiap provinsi di Papua dikukuhkan menjadi anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan PP tentang Kewenangan dan. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya Rp 11 triliun. Otonomi Khusus Papua Lanjut Jilid Kedua. Sumber Berita : 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. Otonomi Khusus Papua. Lihat selengkapnyaOtonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua DPR. Penerimaan dalam rangka Otsus yang khusus diatur dalam PMK ini meliputi penerimaan dalam rangka. 12. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Analisis Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua(dibimbing oleh, Dr. Pertama, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sejumlah 6,4% untuk Papua dan 4,9% untuk Papua Barat. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. JAKARTA, KOMPAS. Ini bisa dilihat dari berbagai isu terkait. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous 1yang berarti hukum atau peraturan . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten. Sabtu, 19 September 2020 | 20:36 WIB. Pada prinsipnya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tanggal 19 Juli 2021 merupakan acuan kekinian dan salah satu wadah utama bagi pelaksanaan. tang PerubahanINFO NASIONAL - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7). 07/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 04/ 01/91/Th. CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 21 Oktober 2022. GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. 288. Otsus Papua diatur dalam UU No 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35/2008. Tiga pekan terakhir ini Papua menjadi sorotan luas setelah meletupnya kerusuhan di beberapa kota, antara lain: Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Bagi Hasil Pajak BHP antara lain Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak Penghasilan Badan ataupun pribadi dengan pembagian : 1. JAKARTA, KOMPAS. The core of the. Glosarium. TRIBUN-PAPUA. Berbagai kalangan masyarakat biasa sampai elit birokrat mengetahui dan mengikuti secara baik perjalanan kebijakan Otsus. 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua perlu mengacu kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah; b. kesimpulan dari riset ini menghasilkan sebuah regulasi yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Subjek. 06 Oktober 2023. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7/2021). Kerusuhan ini dipicu oleh ujaran bernada rasis terhadap sekelompok mahasiswa di. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Otsus dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. kebijakan otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua saat itu yang dipedomani dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Solossa, Perviddya, 2000) [4], adalah sebagai berikut : Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan Otonomi Khusus merupakanOtonomi Khusus; c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemekaran Papua diawali dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua –kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021- revisi tersebut tidak berkonsultasi dengan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Jadi berdasarkan etimologi atau bahasa, otonomi adalah peraturan sendiri, memerintah. Ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua yang terdiri atas perubahan 18 pasal dan. MS dan Dr . 6697, jdih. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional atau sebesar Rp5. 11 TAHUN 2006 UU NO. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bisnis. Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan lima masalah utama dalam tata kelola dana otonomi khusus Papua. 2019. Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus Papua. Masalah gerakan separatism di Papua semakin kritis bagi pemerintah karena kelompok separatis Papua Barat dan pendukungnya sangat aktif memperjuangkan aspirasi separatisnya serta berjuang mencari dukungan internasional bagi gerakannya. id : 26 hlm. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Pemerintah akan menganggarkan dana untuk otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi PapuaDana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Papua Barat” dapat diselesaikan. Saat ini, kedua provinsi tersebut mendapat dana Otonomi Khusus sebesar Rp 68 triliun atau 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. UU itu sebelumnya telah disetujui dalam paripurna DPR. UU No. 1. Pada 28 Maret 2001, seminar yang mengkaji pelaksanaan otonomi khusus di Papua di Gelanggang Olahraga Cendrawasih, Jayapura, berlangsung ricuh hingga polisi. Bisnis. Pengalokasian dana otsus perlu ditinjau ulang supaya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. “Pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten. 2 Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber-Sumber Fiskal yang Menyertainya otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat. Beranda. UU No 2/2021 disahkan sebagai landasan hukum baru bagi Otsus Papua. tirto. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. TUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C DI SUSUN OLEH : ANUNG RAZAINI F. bahwa untuk mengefektifkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua perlu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; c. Ketua Pansus Otsus Papua, Komarudin Watubun mengatakan, pansus akan segera menggelar rapat mengingat DPR akan kembali masuk masa reses pada 9 April 2021 mendatang. Hal ini diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. LATAR BALAKANG Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Otonomi Khusus Papua diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843. Gambaran Umum Provinsi Papua Barat 65 C. Pemerintahan; Guna mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua selama dua dekade. Papua No. Posted on Januari 15, 2013by Andhika Pratama BAB I. Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. TRIBUN-PAPUA. Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi khusus dengan perincian sebagai berikut: a. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. Jakarta (SIB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan b. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. "Penyaluran dana otsus tahap pertama ditransfer dari kas umum. Dana Otonomi Khusus No Pemda 2021 DTI 2021 nt nt us a 1 t 3 4 8 2 9 2 2 k 7 5 0 5 4. Berdasarkan perpres tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau.